Silaturahmi Nasional II IKA-PDH FH Undip Digelar secara Webinar dengan Tema Pancasila, Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme

6

JAKARTA, – Ikatan Alumni Program Doktor Hukum (IKA-PDH) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) menggelar Webinar dengan Tema “Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme”. Acara berlangsung pada Selasa (06 – 10-2020) di Jakarta

Tujuan utama dari kegiatan ini yakni untuk memberikan pemahaman kepada publik bahwa kesaktian Pancasila harus tetap dijaga, Karena sekalipun komunisme diandaikan sudah mati, maka Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme yang mengemuka akhir-akhir ini merupakan suatu ancaman yang sama berbahayanya dengan komunisme. Sehingga tetap menjadi ancaman nyata bagi eksistensi Pancasila yang menjamin tetap tegaknya NKRI.

Dalam sambutannya, Dr. H. TB Hasanuddin, S.E., M.M. (Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP) dalam pemaparannya, menyampaikan tentang Pancasila, Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme. Ia memberikan perspektif bahwa Pancasila adalah HAM, karena seluruh elemen konsep dan norma HAM terkandung di dalamnya.

“Ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme dan potensi tinggi keterpaparan di masyarakat, bahkan di lingkungan TNI. Harus diketahui akar masalah intoleransi. Salah satunya Perda-perda Syariah yang justru seringkali menciptakan masalah intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas, ” paparnya.

Ia menjelaskan, kongklusi tentang posisi Pancasila dalam menghadapi tantangan intoleransi, radikalisme dan terorisme.  Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme agar tidak bertentangan dengan Undang-undang TNI dalam hal perlunya persetujuan dan kendali otoritas politik sipil.

Begitupun dalam pemaparannya, Prof. Dr. Retno Saraswati, SH.M.Hum (Dekan FH Universitas Diponegoro), menyatakan, kegiatan tersebut merupakan sarana membangun kesadaran dan ingatan akan pentingnya Pancasila. Terutama ancaman terhadap degradasi Pancasila dalam bentuk aksi-aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme.

“Upaya ini patut disambut baik dan menjadi gerakan bersama, dalam upaya membangun situasi nasional yang damai dan memulihkan masyarakat yang berpotensi terpecah belah akibat kehilangan pegangan penting yaitu Pancasila, ” ujar Retno.

Hal serupa juga disampaikan, Prof. FX. Adji Samekto, SH., M.Hum (Deputi Bidang Pengkajian & Materi BPIP). Dalam paparannya mengingatkan, Pancasila bukanlah pepesan kosong yang dipaksakan menjadi dasar negara. Tetapi Pancasila merupakan rumusan landasan filosofis yang disiapkan untuk mencapai satu tujuan negara Indonesia yang adil dan makmur.

“Pancasila lahir dari kesadaran kebangsaan untuk mencari titik temu Bersama, baik berupa kesadaran subjektif setiap orang, atau pun kesadaran alamiah bangsa yang mendiami wilayah nusantara, termasuk kesadaran tentang perlawanan terhadap penjajahan secara Bersama-sama, ” bebernya.

Menurutnya, suatu bangsa memerlukan landasan ideologi Bersama yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Pancasil juga mengandung sinergi manusia-alam semesta dalam rumusannya.

Dikatakannya, saat ini Pancasila menghadapi tantangan, yaitu ‘hilangnya’ diskursus Pancasila dalam ranah public ketika membicarakan landasan kepentingan dan tujuan Bersama. Termasuk juga dalam merumuskan regulasi dan kebijakan bagi kemaslahatan masyarakat.

Pada acara yang sama, Irjen Pol  (Purn.) Drs. Ansyaad Mbai (Kepala BNPT Periode 2010-2014) mengangkat tema tentang ancaman radikalisme dan terorisme global. Radikalisme-terorisme menjadi suatu ancaman politik/ideologi karena motif kekerasan dan serangan yang dilakukan berlatarbelakang tujuan politik dan ideologi tertentu.

“Terorisme tidak identic dengan agama tertentu, seperti Islam, tetapi memang dalam konteks Indonesia menggunakan klaim ajaran Islam untuk menjustifikasi aksi-aksi terror mereka. Terorisme tumbuh pesat dalam negara demokrasi karena demokrasi ‘menjadi ruang bagi gerak’ mereka yang bersembunyi dibalik kebebasan dalam system demokrasi, ” ujarnya.

Untuk dapat mengatasi ancaman ini diperlukan pemahaman tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek mereka, lalu kemudian dirumuskan strategi untuk menghadapinya.

Sementara itu, Hal senada terkait Pancasila ini, juga disampaikan Ken Setiawan  (Mantan NII, Ketua NII Center). Dirinya menjelaskan kritik kerasnya terhadap situasi radikalisme yang berkembang di masyarakat, yang melibatkan figure-figur yang selama ini ditokohkan di masyarakat tetapi justru menjadi penyebar radikalisme itu sendiri. Seperti melalui jalur ceramah dan distribusi informasi yang mengandung distorsi, hoax dan ujaran kebencian. Ken juga menjelaskan bagaimana pengalamannya menjadi bagian dari NII.

“Makanya saya waktu itu memilih keluar dari NII karena menyadari bahwa banyak hal yang secara prinsipiil bertentangan dengan keyakinan keagamaan yang saya pelajari. Saya ingatkan bahwa kelompok-kelompok radikal harus dapat ditindak dan pemerintah perlu merancang system yang efektif, sebab mereka aktif 24 jam dan memiliki metode yang baik. Sementara upaya pemerintah masih jauh dibandingkan dengan tingkat keaktifan mereka, ” pungkasnya.

Terakhir Ustad Haris yang merupakan mantan anggota NII dan tokoh dari organisasi-organisasi radikal seperti Jamaah Anshorussyariah. Ia memaparkan pengalaman pribadinya menjadi bagian dari gerakan ini selama kurang lebih 27 tahun, sampai akhirnya menyadari kekeliruannya jalannya paska penangkapan oleh Densus 88 pada tahun 2010.

Saat ini Ustad Haris mendirikan Yayasan Hubbul Wathon, yang merupakan organisasi yang merangkul para napiter yang insyaf dan mau berjuang untuk melakukan Pendidikan public agar tidak terpapar gerakan radikalisme. Ia juga menulis buku berjudul Hijrah Dari Radikal Kepada Moderat, yang didedikasikan sebagai karya untuk mengingatkan public agar waspada tentang bahaya radikalisme dan terorisme dengan memahami gerakan-gerakan mereka. (Megy)