Awal 2021, Kejaksaan Limpahkan Perkara Balai Nikah Labangka Jilid-II

8

Sumbawa, Matajitunews.com

Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa dibawah koordinator Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumawa telah berhasil menuntaskan pemberkasan perkara tahap kedua atas kasus Balai Nikah Labangka jilid-II yang melibatkan seorang tersangka lelaki HMF mantan Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kemenag Sumbawa, setelah melakukan kegiatan proses penajaman penyidikannya secara intensif.

Dengan tuntasnya proses pemberkasan perkara tahap kedua yang telah dinyatakan lengkap P21 dari kasus Balai Nikah KUA Labangka Jilid-II dimaksud jelas Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila Yusa, SH., dalam keterangan Persnya kepada awak media diruang kerjanya dirumah Manggis 7 Kejari Sumbawa Rabu (23/12), maka proses penajaman penyidikan yang selama ini dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik telah tuntas dan selesai, untuk selanjutnya perkara tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim JPU ke proses tahapan penuntutan selanjutnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.

Sesuai hasil koordinasi dengan Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Mataram terang Jaksa Reza akrab ia disapa, mengingat menjelang akhir tahun maka pelimpahan dan penyerahan berkas perkara kasus Balai Nikah Labangka jilid-II akan dilakukan pada awal Tahun Baru Januari 2021 mendatang. Sehingga proses persidangannya dapat segera dilakukan dan diadili sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Kendati demikian, Jaksa Reza juga menyatakan kalau didalam berkas perkara kasus Balai Nikah Labangka Jilid-II itu terdapat sekitar 26 orang saksi termasuk didalamnya sejumlah saksi ahli dari Ahli Teknis Bangunan Gedung (ATBG) maupun dari BPKP, serta didukung puluhan bukti dokumen barang bukti dengan unsur dakwaan pidana korupsi yang didakwakan dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum, dalam hal ini tersangka HMF dijerat dengan pelanggaran Pasal 2 jo Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHPidana.

“Kami sangat yakin akan mampu membuktikan unsur pidana yang didakwakan itu, mengingat sebelumnya pada kasus Balai Nikah Labangka Jilid – I yang melibatkan dua orang tersangka (terdakwa) lelaki JS oknum rekanan kontraktor pelaksana CV STR asal KSB dan MF oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenag Sumbawa. Dimana keduanya telah dijatuhi vonis bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka Sumbawa tahun anggaran 2018 lalu, dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan plus denda masing-masing sebesar Rp 50 Juta Subsider 2 bulan kurungan plus uang pengganti total mencapai Rp 119.858.052 meliputi uang pengganti bagi terdakwa JS sebesar Rp 69.450.000 dan uang pengganti bagi terdakwa MF sebesar Rp 50.408.052 dengan subsider 6 bulan kurungan dan biaya perkara sebesar Rp 5.000, yang hingga saat ini kasusnya sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Mataram,”papar Jaksa Reza. (IA-aM)