Soal Batas Garapan Kawasan Hutan Lembang, Perhutani Bakal Lakukan Pengukuran Ulang

  • Bagikan

 

Bandung – Terkait permasalahan batas garapan masyarakat sekitar hutan dan objek wisata dalam kawasan hutan Perhutani KPH Bandung Utara di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat Kepala Perhutani Divisi Regional Jabar-Banten Amas Wijaya angkat bicara.

Amas melalui Sekretaris Perhutani Divisi Regional Jabar-Banten Dadan Husaeni mengatakan hal tersebut merupakan masalah internal Perhutani yang mempunyai visi bagaimana hutan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ya baik KPH maupun KBM sama-sama dalam tubuh Perhutani yang harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat, ” ujar Dadan kepada wartawan, di Bandung, Senin (30/08/2021).

Pemberdayaan masyarakat sebut Dadan menjadi prioritas, pasalnya, hal itu merupakan visi Perhutani dimana hutan menghadirkan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi.

Soal batas lahan bermula dari adanya ketidak sesuaian batas lahan garapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan kawasan wisata yang dikelola KBM Wisata Perhutani.

Soal batas lahan, lanjut Dadan, pihaknya akan mendorong penyelesaian melalui musyawarah.
” kita selesaikan secara musyawarah tidak ada yg tidak bisa dibicarakan,” tegasnya.

Dilain sisi Dadan menegaskan semua yang terlibat kegiatan pengelolaan dalam kawasan hutan Perhutani harus konsisten terhadap kewajibannya menjaga hutan dan melestarikan hutan.
Senada dengan Dadan, Diki HM Wakil Administratur Perhutani KPH Bandung Utara mengatakan terkait batas kelola garapan pihaknya akan membuka dialog.

” Kita akan agendakan dialog unsurnya KUPS, KPH, KBM difasilitasi Divre, ” ujarnya.

Untuk kejelasan batas, lanjut Diki akan dilakukan pengukuran ulang batas pengakuan kelola garapan.

” Dari dokumen, kita akan gelar ukur ulang. Disaksikan Kepala Desa,” jelasnya.

Di kawasan hutan BKPH Lembang, Perhutani KPH Bandung Utara saat ini terdapat 11 KUPS dan 7 KUPS diantaranya aktif. Sejak berita ini diterbitkan pihak KUPS belum dapat dikonfirmasi. (xan)




  • Bagikan