News  

Pengutipan Kepada Peserta Rainas, Kwarcab Pramuka Batu Bara Menuai Kritikan

Batu Bara MATAJITUNEWS.COM – Terkait pengutipan yang dilakukan Kwarcab Pramuka Batu Bara menuju kegiatan Raimuna Nasional (RAINAS) di Cibubur kepada Siswa peserta menuai sorotan dan kritikan di kalangan Masyarakat Kabupaten Batu Bara. Jum’at, (04/08/2023).

Syahnan Afriansyah,SH Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen (Korpus-Api) Sumatera Utara ikut mengomentari tindakan yang dilakukan oleh Kwarcab Pramuka Batu Bara. Pasalnya menurut Syahnan Siswa yang berangkat ke Cibubur adalah siswa/siswi yang terbaik untuk apa ada pengutipan.


Itukan siswa nya pasti orang-orang terbaik dari siswa di Batu Bara, masa iya udah berprestasi disuruh biaya sendiri “. Ucap Syahnan.

Padahal, diketahui Kwarcab Pramuka Batu Bara pada tahun 2023 ini menerima dana hibah uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara.

Terkait dana Hibah Kwarcab Pramuka Batu Bara Syahnan juga mengomentari, Harusnya dana hibah Pramuka itu bisa digunakan untuk keberangkatan dan akomodasi keperluan peserta di Raimuna Nasional (RAINAS) Cibubur. Bukan dibebankan ke siswa lagi “. Tambahnya.

Syahnan juga mengingatkan agar kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak lagi terulang. Harusnya Kwarcab Pramuka Batu Bara dapat membuat langkah-langkah yang baik. “Kan kalo kurang biaya, biasa buat proposal-proposal ke Perusahaan”. Tandasnya.

Syahnan sangat menyayangkan didalam tulisan berita sebelumnya, ditahun sebelumnya ada purna yang tidak berangkat Raimuna Nasional (RAINAS) Cibubur dikarenakan tidak memiliki biaya.

Kemudian Syahnan juga meminta kepada Bupati Batu Bara Ir.H. Zahir, M.Ap untuk memberikan solusi agar tidak memberatkan Orang Tua Siswa peserta Raimuna Nasional (RAINAS) Cibubur mengingat sudah ada anggaran Hibah yang diberikan kepada Kwarcab Pramuka Batu Bara.

Kita sedang mengkaji apakah ada tindak pidana nya tentang pengutipan yang dilakukan Kwarcab Pramuka ke siswa/siswi yang akan berangkat ke cibubur, jika dugaan pungli nya ada, kita akan berkonsultasi ke pihak APH, kita dugaan budaya ini sudah lama terjadi, dan budaya seperti ini harus di hilang kan.

Perlu di ketahui tentang pungutan liar (Pungli) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTKP).

Juga Pasal 12 ayat 1 UU PTKP, setiap pegawai negeri atau pihak swasta yang melakukan pungutan liar, dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. (NMS)

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif