Batubara MATAJITUNEWS.COM – Forum Kumunikasi Lintas Lembaga Batubara atau FORKALIGA lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dprd dan kantor Bupati Batubara menuntut Pemerintah Barubara membatalkan atas rencana peminjaman ke Bank Sumut sebesar 25 Milyar Rupiah, Senin (28/08/2023).
Selain itu aksi masa juga meminta kepada Pemkab Batubara mengevaluasi jabatan Plt Perkim-Dlhk Frans Siregar yang di nilai melanggar aturan Menpan RB tentang jabatan yang di pegang oleh Frans Siregar yang saat ini Plt Kepala Dinas Perkim-Lhk.
Menurut kordinator aksi Yudi menilai Dprd Kabupaten Batubara tidak menjalankan fungsi nya dengan benar sehingga perencaan pinjaman itu berjalan tanpa adanya pengawasan dari Dprd Batubara padahal soal pinjaman itu di atur di PP No 56 Tahun 2018 yang salah satunya menjelaskan tentang masa jabatan Bupati yang tinggal menghitung hari.
Ia juga menilai atas rencana pinjaman itu Pemkab Batubara tidak bisa menjelaskan peruntukan uang sebesar 25 Milyar Rupiah di peruntukan untuk apa dan kemana, jangan sampai beban utang ini di tanggung oleh masyarakat Batubara, apalagi arah pemakaian uang nya tidak jelas, terang Yudi.
Kepada Wartawan Yudi mempertanyakan pinjaman itu di salurkan bagaimana tekhnis pengembalian nya, berapa suku bunga nya Pemerintah harus menjelaskan detailnya masyarakat harus tau sebab pembayaran nya memakai uang rakyat. Lagian sama sama kita ketahui saat ini Pemkab Defisit anggaran sementara setau saya cara pembayaran memakai sistem anggaran tahun berjalan, bagaimana cara melunasi nya.
Selain itu saat ini masa jabatan Bupati Batubara tinggal beberapa bulan lagi, atau bisa di bilang tinggal menghitung hari, ditambah defisit anggaran dan juga tanpa kejelasan detail peruntukan nya, ini sangat membinggung kan, walau masih rencana hal ini terkesan di paksakan, pungkas Yudi.
Atas kegaduhan ini seharusnya seluruh anggota Dprd Batubara melakukan penolakan rencana pinjaman tersebut sebab tidak ada tranparansi secara detail kegunaan nya, saya harap kehadiran wakil rakyat dalam hal ini anggota Dprd Kabupaten Batubara dapat di rasakan oleh rakyat, Forkaliga akan terus mengawal proses rencana pinjaman ini, tegas Yudi.
Kami meminta kepada Dprd Kabupaten Batubara agar memanggil Pemerintah dan pimpinan Cabang Bank Sumut untuk dapat mengklarifikasi secara detail kegunaan pinjaman tersebut, rakyat harus tahu sebab pembayaran nya memakai uang rakyat, kata Yudi.
Selain rencana pinjamanan uang ke Bank Sumut, Forkaliga juga mempertanyakan jabatan Plt Perkim Frans Siregar, menurut Yudi jabatan yang di pegang Frans tidak sesui dengan regulasi yang ada, bukan tanpa alasan seharusnya jabatan Plt Perkim hanya 6 bulan, namun jabatan tersebut lebih dari itu sehingga kita meminta Bupati Batubara mengevaluasi jabatan Plt Perkim, tutup Yudi.
Sementara anggota Dprd Komisi I Darius saat menerima peserta aksi masa, menjelaskan aspirasi ini di terima dan akan di tindak lanjuti, kita akan panggil baik pihak Pemerintah terkait dan pihak Bank Sumut
Di kesempatan yang sama Asisten I Russian Heri mengatakan sama sekali tidak mengetahui soal rencana pinjaman tersebut, nanti ada dinas terkait yang akan menjelaskan nya,(RF).
